DOMPU-Daerah Kabupaten Dompu kembali menjadi pusat perhatian. Melalui Kepala Dinas Peternakan setempat, Ilham,SP mengungkapkan bahwa pemerintah pusat menggelontorkan investasi sekitar Rp1,7 triliun untuk pembangunan industri pakan ternak—sebuah angka yang tidak kecil untuk ukuran daerah.
Kasus Gratifikasi DPRD NTB : Perkara Berlanjut, Konsistensi Hukum Masih Diuji
Sekilas, ini tampak seperti kabar baik. Bahkan bisa disebut sebagai momentum langka bagi Dompu untuk keluar dari pola lama sebagai daerah penghasil bahan mentah.
Namun pertanyaannya sederhana, tapi krusial, apakah ini benar-benar lompatan industrialisasi, atau hanya proyek besar yang lewat begitu saja?
Selama ini, Dompu dikenal sebagai lumbung jagung. Produksi tinggi, lahan luas, petani banyak. Tetapi nilai tambah justru mengalir ke luar daerah. Jagung dijual mentah, diolah di luar, lalu kembali ke pasar dalam bentuk produk jadi dengan harga yang jauh lebih tinggi.
Di sinilah hilirisasi menemukan relevansinya. Pabrik pakan ternak seharusnya menjadi jawaban, memotong rantai distribusi, menjaga stabilitas harga, sekaligus menciptakan lapangan kerja baru.
Jika skenario ideal ini berjalan, maka Dompu tidak lagi sekadar produsen—tetapi naik kelas menjadi bagian dari industri.
Menulis Dipasir, Mengukir Dibatu, Kritik Halus Khutbah Idul Fitri 1447 H untuk Kita Semua
Tetapi apakah skenario sejalan dengan desain yang tengah direncanakan?, karena banyak proyek besar di daerah lain menunjukkan pola yang sama, investasi masuk, bangunan berdiri, tetapi dampak ekonomi lokal terbatas. Daerah hanya menjadi lokasi, sementara kendali tetap berada di luar.
Tanpa desain yang berpihak, petani jagung bisa tetap berada di posisi lemah. Industri besar berpotensi menjadi pembeli tunggal yang menentukan harga. Dalam situasi seperti itu, hilirisasi bukan memperkuat petani, melainkan justru menekan mereka secara perlahan.
Belum lagi persoalan klasik, proyek besar yang berhenti pada seremoni. Penandatanganan kerja sama dan peletakan batu pertama sering kali lebih cepat daripada realisasi di lapangan.
Karena itu, ukuran keberhasilan program ini bukan pada besarnya anggaran, melainkan pada sejauh mana manfaatnya dirasakan masyarakat.
Pemerintah daerah memiliki peran kunci. Tanpa keberanian mengatur dan melindungi kepentingan lokal, investasi sebesar apa pun bisa kehilangan makna.
Sebenarnya yang dibutuhkan bukan hanya pabrik, tetapi ekosistem, petani yang terintegrasi, harga yang adil, distribusi yang melibatkan pelaku lokal, serta transparansi dalam pengelolaan proyek.
Jika semua ini terwujud, Dompu berpeluang menjadi pusat agroindustri peternakan di Pulau Sumbawa—bahkan kawasan timur Indonesia.
Namun jika tidak, Rp1,7 triliun hanya akan menjadi angka besar dalam laporan, tanpa perubahan nyata di lapangan. Pada akhirnya, ini bukan sekadar soal investasi. Ini soal arah masa depan ekonomi daerah.
Dompu sedang berada di persimpangan: naik kelas menjadi daerah industri, atau tetap bertahan sebagai penghasil bahan mentah. Pilihan itu ditentukan hari ini—bukan nanti. (Admin)
