DOMPUBICARA.COM – Wacana pembayaran bonus atlet peraih medali Porprov XII NTB 2026 pada tahun 2027 memunculkan pro dan kontra. Di tengah keterbatasan fiskal daerah, sebagian atlet mulai mempertanyakan kepastian penghargaan atas prestasi yang telah mereka persembahkan. Dalam ungkapan masyarakat Bima-Dompu, kondisi itu kerap disebut “Maki Ngena”—lelah menunggu.
Namun, sebelum perdebatan berkembang lebih jauh, ada satu hal yang patut dilihat secara jernih. Apakah hasil Porprov XII NTB 2026 benar-benar menunjukkan kemunduran olahraga Dompu?
Data justru menunjukkan gambaran yang lebih kompleks.
Secara klasemen, Dompu memang mengalami penurunan paling tajam dibanding seluruh kontingen peserta. Dari posisi runner-up pada Porprov XI NTB 2023, Dompu turun ke peringkat kedelapan pada Porprov XII NTB 2026 atau merosot enam tingkat.
Akan tetapi, penurunan peringkat itu tidak otomatis berarti prestasi atlet menurun.
Pada Porprov 2026, Dompu justru mampu meningkatkan perolehan medali. Jumlah medali emas bertambah dari 43 menjadi 44, sementara total medali juga meningkat dibanding Porprov 2023. Fakta ini menunjukkan bahwa para atlet tetap mampu meningkatkan prestasi di arena pertandingan.
Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa persaingan antardaerah semakin ketat. Sejumlah kontingen berhasil melakukan lompatan besar sehingga menggeser posisi Dompu dalam klasemen akhir.
Infografis Porprov NTB memperlihatkan Sumbawa Barat menjadi daerah dengan peningkatan paling signifikan setelah naik empat peringkat, dari posisi kedelapan menjadi keempat. Lombok Tengah dan Lombok Barat masing-masing naik tiga peringkat hingga masuk jajaran tiga besar. Sementara Kota Mataram tetap mempertahankan posisinya sebagai juara umum.
Sebaliknya, selain Dompu, hanya Lombok Timur dan Sumbawa yang mengalami penurunan, masing-masing dua peringkat. Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Lombok Utara tetap bertahan pada posisi sebelumnya.
Data tersebut memperlihatkan bahwa perubahan klasemen bukan hanya dipengaruhi capaian Dompu, tetapi juga karena daerah lain berkembang lebih cepat.
Karena itu, evaluasi terhadap olahraga Dompu seharusnya tidak berhenti pada angka “turun enam peringkat”. Yang perlu dikaji adalah mengapa daerah lain mampu melakukan akselerasi pembinaan, sementara Dompu yang juga meningkatkan perolehan medali justru tertinggal dalam persaingan.
Di tengah kondisi itu, muncul persoalan lain, yakni kepastian pembayaran bonus atlet.
CATATAN NALAR : Menguji Sebelum Menyimpulkan
Dari sisi regulasi, pemerintah daerah memang tidak dapat mencairkan bonus tanpa tersedia alokasi dalam APBD. Setiap pengeluaran harus mengikuti mekanisme pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Jika anggaran belum tersedia pada tahun 2026, pembayaran melalui APBD Tahun Anggaran 2027 merupakan salah satu mekanisme yang dapat ditempuh.
Namun bagi atlet, bonus bukan sekadar soal nominal. Bonus merupakan bentuk penghargaan atas dedikasi, disiplin, dan pengorbanan mereka dalam mengharumkan nama daerah.
Karena itu, yang paling dibutuhkan bukan sekadar janji, melainkan kepastian. Jika memang bonus baru dapat direalisasikan pada tahun 2027, pemerintah perlu menyampaikan jadwal, mekanisme, dan sumber anggarannya secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi.
Pada akhirnya, hasil Porprov XII NTB 2026 menyampaikan dua pesan sekaligus. Pertama, persaingan olahraga di NTB semakin kompetitif, sehingga peringkat tidak selalu mencerminkan naik atau turunnya prestasi secara mutlak. Kedua, prestasi atlet tetap layak diapresiasi, terlepas dari dinamika kemampuan keuangan daerah.
Maka, ketika para atlet mulai mengucapkan “Maki Ngena”, yang sesungguhnya mereka tunggu bukan hanya bonus, melainkan kepastian bahwa perjuangan mereka benar-benar dihargai. (DB01)
