Pemerintah berencana menyediakan rekening bank bagi lebih dari 200 juta masyarakat. Setiap rekening akan mendapat saldo awal Rp50.000. Dana itu berasal dari APBN dan kebutuhan anggarannya disebut sekitar Rp11 triliun.
Oleh : Abdul Muis
Bank yang ditugaskan adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan skema tersebut masih harus dibahas bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Pelaksanaannya pun akan dilakukan bertahap. Pemerintah juga sedang membahas bagaimana data kependudukan dari Dukcapil digunakan dalam proses tersebut.
Bahkan muncul gagasan yang jauh lebih menarik: ketika seseorang mencapai usia 17 tahun dan memperoleh KTP, rekening bank dapat tersedia secara otomatis.
Di sinilah berita ini mulai menarik.
Karena kalau hanya soal Rp50.000, persoalannya sebenarnya sederhana.
Tetapi kalau yang sedang dibangun adalah sistem yang menghubungkan NIK, rekening bank, sistem pembayaran, dan program pemerintah, maka yang sedang dibicarakan bukan lagi sekadar rekening.
Yang sedang dibangun adalah sebuah infrastruktur.
Rp50 ribu bukan inti persoalannya
Mari kita mulai dari angka.
Pemerintah menyebut sasaran lebih dari 200 juta orang dan saldo awal Rp50.000 per rekening.
Secara sederhana:
200 juta × Rp50.000 = Rp10 triliun.
Sementara angka yang disebut pemerintah sekitar Rp11 triliun.
Selisih sekitar Rp1 triliun itu belum dijelaskan secara rinci dalam keterangan yang tersedia.
Ini bukan berarti ada sesuatu yang salah.
Bisa saja jumlah penerima akhirnya lebih dari 200 juta, atau terdapat komponen biaya lain dalam keseluruhan program.
Tetapi justru karena itu, angka tersebut layak dijelaskan ketika program mulai masuk tahap penganggaran.
Sebab Rp11 triliun bukan angka kecil.
Dan yang lebih penting: pemerintah sendiri belum memastikan apakah seluruh kebutuhan tersebut masuk APBN 2026 atau APBN 2027. Skema dan penganggarannya masih dibahas bersama BI dan OJK.
Artinya, untuk sementara kita harus menyebutnya sebagai rencana kebutuhan anggaran, bukan seolah-olah Rp11 triliun tersebut sudah menjadi pos anggaran definitif.
Rekening bukan sekadar tempat menyimpan uang
Di masa lalu, membuka rekening berarti pergi ke bank, membawa identitas, mengisi formulir, diverifikasi, kemudian mendapatkan nomor rekening.
Sekarang logikanya berubah.
Jika negara menggunakan NIK sebagai salah satu basis pembentukan rekening, maka rekening menjadi bagian dari identitas ekonomi seseorang.
Seseorang tidak lagi hanya memiliki identitas kependudukan.
Ia juga mempunyai pintu masuk ke sistem keuangan formal.
Di satu sisi, ini sangat positif.
Orang yang sebelumnya tidak tersentuh perbankan dapat masuk ke sistem keuangan. Pemerintah lebih mudah menyalurkan bantuan. Masyarakat mempunyai akses terhadap pembayaran digital, tabungan, kredit, dan layanan keuangan lainnya.
Tetapi di sisi lain, semakin banyak sistem yang terhubung, semakin besar pula kebutuhan untuk memastikan aturan mainnya.
Pertanyaan pentingnya bukan hanya:
“Apakah semua orang akan punya rekening?”
Tetapi:
“Apa yang terjadi setelah semua orang memiliki rekening?”
India sudah lebih dahulu menjalankan eksperimen besar
Untuk memahami kemungkinan persoalannya, kita tidak harus menebak.
India sudah lebih dahulu menjalankan program inklusi keuangan dalam skala yang sangat besar melalui Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana atau PMJDY.
Per Agustus 2026, program tersebut telah mencapai sekitar 59,15 crore rekening, atau sekitar 591,5 juta rekening, dengan simpanan sekitar ₹3,15 lakh crore.
Dengan kurs acuan Bank Indonesia 8 September 2026 sebesar Rp185,97 untuk setiap 1 rupee India, nilai tersebut setara sekitar Rp586 triliun.
India menunjukkan satu hal penting:
membuka rekening dalam jumlah besar ternyata baru tahap pertama.
Setelah rekening tersedia, persoalannya bergeser kepada bagaimana rekening tersebut digunakan, dipelihara, diaktifkan, dan dihubungkan dengan berbagai program pemerintah.
Dalam sistem India, rekening bank kemudian menjadi bagian dari arsitektur JAM—Jan Dhan, Aadhaar, dan Mobile—yang digunakan untuk memperluas akses layanan keuangan sekaligus penyaluran berbagai manfaat pemerintah.
Di sinilah pengalaman India menjadi relevan bagi Indonesia.
Bukan karena Indonesia sedang membuat sistem yang sama persis.
Tetapi karena kita sedang melihat pola yang serupa: identitas penduduk dipertemukan dengan rekening dan kemudian digunakan sebagai infrastruktur penyaluran program negara.
Kenapa Kita Masih Mengingat Seseorang yang Sudah Lama Tidak Kita Cintai?
Masalahnya: rekening bisa ada, tetapi tidak digunakan
Pengalaman India juga memberikan pelajaran yang tidak kalah penting.
Data yang diperoleh melalui mekanisme RTI menunjukkan bahwa hingga 12 Agustus 2026 terdapat sekitar 590,37 juta rekening PMJDY. Dari jumlah tersebut, sekitar 153,68 juta rekening dinyatakan inoperative, sementara sekitar 57,24 juta rekening memiliki saldo nol.
Dengan kata lain, membuka rekening tidak otomatis membuat rekening tersebut menjadi aktif.
Ini penting bagi Indonesia.
Bayangkan jika lebih dari 200 juta rekening dibuka.
Pertanyaannya kemudian:
Siapa yang memastikan rekening itu benar-benar digunakan?
Siapa yang mengingatkan pemilik rekening?
Bagaimana jika seseorang tidak pernah melakukan transaksi?
Bagaimana jika alamat atau nomor telepon berubah?
Bagaimana jika data kependudukan tidak cocok?
Bagaimana jika pemilik rekening meninggal dunia?
Bagaimana jika seseorang ternyata sudah memiliki beberapa rekening di bank berbeda?
Dan siapa yang menanggung biaya pengelolaan rekening yang tidak digunakan?
Persoalan seperti ini tidak akan selesai hanya dengan memberikan Rp50.000.
Digitalisasi tidak otomatis menghilangkan kesalahan
Ada kecenderungan untuk menganggap sistem digital pasti lebih akurat daripada sistem manual.
Tidak selalu.
Digitalisasi memang mengurangi sejumlah kesalahan manusia, tetapi sekaligus menciptakan jenis kesalahan baru.
Jika satu digit NIK salah, dampaknya bisa merambat ke seluruh sistem.
Jika identitas seseorang tidak cocok dengan data bank, rekening bisa bermasalah.
Jika sistem melakukan duplikasi, satu orang dapat muncul sebagai dua entitas.
Jika data lama belum diperbarui, sistem digital justru dapat membuat kesalahan lama berlangsung lebih cepat dan dalam skala lebih luas.
Karena itu, persoalannya bukan sekadar membuat sistem otomatis.
Persoalannya adalah membuat mekanisme koreksi yang juga cepat.
NIK adalah identitas, bukan uang
Ini bagian yang harus dijelaskan dengan hati-hati.
NIK dapat digunakan sebagai basis identifikasi.
Tetapi NIK bukan rekening bank.
Dan menghubungkan NIK dengan rekening tidak berarti negara otomatis memiliki hak untuk melihat seluruh transaksi seseorang.
Ada perbedaan besar antara:
identity matching
dengan
access to financial information.
Yang pertama adalah mencocokkan identitas.
Yang kedua menyangkut informasi keuangan seseorang.
Informasi keuangan berada dalam rezim perlindungan dan kerahasiaan tersendiri.
Karena itu, jika sistem baru dibangun, publik berhak mengetahui dengan jelas:
Data apa yang dikirim?
Siapa yang menerima?
Untuk tujuan apa?
Berapa lama disimpan?
Siapa yang dapat mengakses?
Dan apakah akses tersebut hanya untuk mencocokkan identitas atau sampai pada informasi rekening dan transaksi?
Pertanyaan itu bukan bentuk penolakan terhadap digitalisasi.
Justru sebaliknya.
Itulah syarat agar digitalisasi dipercaya.
Mengapa kemudian dikaitkan dengan sistem pembayaran?
Di sinilah lapis berikutnya menjadi menarik.
Pemerintah tidak hanya membicarakan rekening.
Ada pembicaraan mengenai keterhubungan dengan sistem pembayaran, termasuk pemanfaatan infrastruktur Bank Indonesia.
Jika rekening menjadi pintu masuk, sistem pembayaran menjadi jalur pergerakan uang.
Maka gambarnya mulai terlihat:
NIK → rekening → sistem pembayaran → program pemerintah.
Masing-masing sebenarnya sudah ada.
Yang baru adalah kemungkinan keterhubungan dalam skala nasional.
Dan ketika sistem tersebut semakin terintegrasi, manfaatnya memang besar.
Bantuan dapat lebih cepat.
Penyaluran anggaran dapat lebih efisien.
Masyarakat tidak harus selalu datang ke kantor pemerintah.
Transaksi menjadi lebih mudah.
Data penyaluran dapat diverifikasi.
Potensi kebocoran dapat ditekan.
Tetapi konsekuensinya juga besar.
Semakin banyak fungsi digantungkan pada satu ekosistem, semakin besar pula dampak jika terjadi kesalahan atau gangguan.
Bukan hanya mereka yang belum punya rekening
Ada satu pertanyaan yang sangat sederhana tetapi penting.
Bagaimana dengan orang yang sudah mempunyai rekening?
Jika seseorang sudah memiliki rekening BRI, BSI, BCA, Mandiri, BNI atau bank lain, apakah pemerintah akan membuka rekening baru?
Atau rekening lama akan dihubungkan?
Atau masyarakat akan diminta memilih satu rekening?
Atau justru negara membuat rekening tambahan khusus untuk program tertentu?
Jawabannya menentukan bentuk akhir sistem.
Karena jika lebih dari 200 juta orang semuanya diberi rekening baru, persoalannya bukan lagi hanya inklusi keuangan.
Kita akan berhadapan dengan persoalan duplikasi rekening, konsolidasi identitas, pemeliharaan data, rekening tidak aktif, dan biaya administrasi dalam skala nasional.
Siapa yang sebenarnya sedang mendapatkan manfaat?
Tentu saja masyarakat adalah pihak pertama yang diharapkan memperoleh manfaat.
Tetapi negara juga mendapatkan sesuatu.
Dengan masyarakat masuk ke dalam sistem keuangan formal, negara memperoleh infrastruktur yang lebih rapi untuk menjalankan berbagai program.
Bantuan sosial dapat diarahkan ke rekening.
Subsidi dapat disalurkan.
Program pemerintah dapat memiliki jalur pembayaran langsung.
Penerima manfaat dapat lebih mudah diverifikasi.
Dan pada akhirnya, hubungan antara warga dan negara menjadi semakin terdigitalisasi.
Sekali lagi, ini bukan sesuatu yang otomatis buruk.
Justru sebagian besar manfaatnya sangat rasional.
Tetapi sistem sebesar itu membutuhkan aturan yang sama besarnya.
India memberikan pelajaran yang lebih penting daripada sekadar jumlah rekening
India menunjukkan bahwa rekening massal bisa menjadi fondasi bagi transformasi besar.
Tetapi India juga menunjukkan bahwa tantangan tidak berhenti ketika rekening berhasil dibuka.
Ada rekening yang tidak aktif.
Ada rekening bersaldo nol.
Ada persoalan KYC.
Ada persoalan pembaruan data.
Ada persoalan penyaluran manfaat.
Dan ada kebutuhan terus-menerus untuk memastikan bahwa identitas, rekening dan penerima manfaat benar-benar orang yang sama.
Jadi, keberhasilan program semacam ini tidak seharusnya diukur hanya dengan angka:
“Berapa juta rekening yang berhasil dibuka?”
Ukuran yang lebih penting adalah:
Berapa banyak rekening yang benar-benar aktif, digunakan, aman, dan dapat diakses pemiliknya?
Rp50 ribu hanyalah pintu masuk
Karena itu, menurut saya, publik jangan terlalu terpaku pada Rp50.000.
Rp50.000 adalah angka yang mudah diberitakan.
Tetapi nilai sesungguhnya dari program ini bukan Rp50.000.
Nilai sesungguhnya adalah infrastruktur yang terbentuk setelah ratusan juta orang memiliki rekening yang terhubung dengan identitasnya.
Jika sistem tersebut berhasil, negara akan mempunyai jalur baru untuk berhubungan dengan masyarakat.
Bukan hanya dalam urusan bantuan.
Tetapi juga dalam ekosistem pembayaran, layanan keuangan, dan berbagai program ekonomi lainnya.
Itulah sebabnya pembahasan mengenai program ini seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan:
“Dapat Rp50.000 atau tidak?”
Pertanyaan yang lebih besar adalah:
“Sistem seperti apa yang sedang kita bangun?”
Ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab
Sebelum sistem ini berjalan penuh, setidaknya ada beberapa pertanyaan yang menurut saya layak dijawab pemerintah secara terbuka.
Pertama, siapa yang secara hukum menjadi pihak yang membuka rekening atas nama warga?
Kedua, bagaimana proses KYC dan verifikasi identitas dilakukan untuk ratusan juta orang?
Ketiga, apa dasar hukum penggunaan data Dukcapil untuk pembukaan rekening secara otomatis?
Keempat, data apa saja yang akan dipertukarkan antara Dukcapil, bank, BI, OJK dan pemerintah?
Kelima, apakah yang dibagikan hanya data identitas atau juga informasi rekening dan transaksi?
Keenam, bagaimana perlindungan data pribadi warga diterapkan?
Ketujuh, apa yang terjadi jika data NIK tidak cocok atau terjadi kesalahan identitas?
Kedelapan, siapa yang bertanggung jawab ketika rekening salah dibuat atau dana masuk kepada orang yang salah?
Kesembilan, bagaimana rekening yang tidak digunakan akan dikelola?
Kesepuluh, mengapa kebutuhan anggaran disebut sekitar Rp11 triliun jika perhitungan sederhana 200 juta rekening dikali Rp50.000 menghasilkan Rp10 triliun?
Kesebelas, bagaimana posisi warga yang sudah memiliki rekening? Apakah akan dibuat rekening baru atau rekening lama yang digunakan?
Dan yang terakhir:
setelah seluruh warga masuk ke sistem tersebut, sistem itu akan digunakan untuk apa saja?
Pertanyaan terakhir inilah yang mungkin paling penting.
Sebab sebuah infrastruktur digital biasanya tidak berhenti pada tujuan awal ketika pertama kali dibangun.
Negara bisa menjadi jauh lebih efisien
Kita tidak boleh menutup mata terhadap manfaatnya.
Jika dirancang dengan benar, sistem ini dapat menjadi lompatan besar.
Penyaluran bantuan lebih cepat.
Administrasi lebih sederhana.
Biaya transaksi negara dapat ditekan.
Masyarakat tidak perlu berkali-kali mengisi data yang sama.
Program pemerintah dapat lebih tepat sasaran.
Dan akses masyarakat terhadap layanan keuangan dapat meningkat.
Dalam konteks itu, program rekening massal bukan gagasan yang aneh.
Justru sangat masuk akal.
Tetapi sistem yang masuk akal tetap harus dibangun dengan kehati-hatian.
Karena ketika sebuah sistem mencakup ratusan juta manusia, kesalahan kecil tidak lagi menjadi kesalahan individual. Ia dapat berubah menjadi kesalahan nasional.
Pada akhirnya, persoalannya bukan rekening
Berita tentang rekening Rp50.000 sangat mudah dipahami.
Orang mendapat rekening.
Orang mendapat uang.
Selesai.
Tetapi kalau kita berhenti di sana, kita hanya membaca permukaan.
Di bawah permukaan ada sesuatu yang jauh lebih besar:
identitas penduduk sedang semakin dekat dengan sistem keuangan.
Rekening semakin dekat dengan sistem pembayaran.
Sistem pembayaran semakin dekat dengan program pemerintah.
Dan APBN mempunyai jalur digital yang semakin langsung menuju warga.
Semua itu bisa menjadi fondasi negara digital yang lebih efisien.
Tetapi fondasi yang besar juga membutuhkan pagar pengaman yang besar.
Karena itu, pertanyaan terpenting bukan siapa yang mendapat Rp50.000.
Pertanyaan terpenting adalah:
siapa yang memegang kunci sistem tersebut, data apa yang terhubung di dalamnya, siapa yang boleh mengaksesnya, dan untuk apa infrastruktur itu akan digunakan setelah seluruh warga berada di dalamnya.
Di situlah sesungguhnya berita tentang rekening Rp50.000 menjadi jauh lebih besar daripada sekadar Rp50.000. (*redaksi)
