DOMPU, DompuBicara.com — Pembangunan Puskesmas Madaprama di Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, tidak lagi akan dimulai pada 2026 seperti rencana awal.
Proyek yang sebelumnya diproyeksikan mulai dikerjakan pada Juli 2026 dan ditargetkan dapat diserahterimakan pada akhir Desember tahun yang sama itu kini bergeser ke 2027. Tender pembangunan direncanakan baru dilaksanakan pada akhir 2026.
Perubahan jadwal tersebut menjadi perkembangan baru bagi rencana pembangunan fasilitas kesehatan yang sejak awal dipersiapkan untuk menjawab tingginya beban pelayanan kesehatan di Kecamatan Woja.
Puskesmas Madaprama direncanakan dibangun di kawasan pertigaan Madaprama, Desa Madaprama. Untuk pembangunan fasilitas tersebut dibutuhkan lahan sekitar 1,5 hektare milik Pemerintah Kabupaten Dompu.
Dari Rencana 2026 ke Pembangunan 2027
Pada akhir Mei 2026, pemerintah daerah masih memproyeksikan pembangunan dapat berjalan sesuai jadwal.
Saat itu Bupati Dompu Bambang Firdaus bahkan turun langsung meninjau lokasi pembangunan. Pemerintah daerah menyebut anggaran sekitar Rp13 miliar lebih telah tersedia dalam DIPA Kementerian Kesehatan Tahun 2026.
Dalam rencana awal tersebut, pembangunan dijadwalkan dimulai Juli dan proses serah terima kepada Pemkab Dompu ditargetkan pada akhir Desember 2026.
Namun perkembangan berikutnya menunjukkan jadwal tersebut tidak dapat dipertahankan. Dilaporkan pembangunan dipastikan tertunda hingga 2027. Jika tender dapat dilaksanakan sesuai rencana pada akhir 2026, pekerjaan fisik baru diharapkan dimulai pada tahun berikutnya.
Dengan demikian, yang bergeser bukan semata waktu pengerjaan, tetapi juga waktu kapan masyarakat dapat menikmati layanan dari fasilitas kesehatan baru tersebut.
Ada 30 Ribu Warga yang Diproyeksikan Terlayani
Penundaan ini menjadi penting karena Puskesmas Madaprama sejak awal tidak dirancang hanya sebagai tambahan gedung pelayanan.
Puskesmas tersebut diproyeksikan menjadi fasilitas kedua yang membantu membagi beban pelayanan Puskesmas Dompu Barat.
Dalam rencana pemerintah daerah pada Mei lalu, Puskesmas Dompu Barat disebut telah melayani sekitar 60 ribu masyarakat. Setelah Puskesmas Madaprama beroperasi, sekitar 30 ribu orang dari jumlah tersebut diproyeksikan menjadi sasaran pelayanan Puskesmas baru.
Artinya, pembangunan Madaprama berkaitan langsung dengan bagaimana pelayanan kesehatan dasar di Woja akan dibagi.
Semakin lama fasilitas baru belum beroperasi, semakin lama pula pola pelayanan yang ada saat ini harus dipertahankan.
Pemkab Bukan Pelaksana Pembangunan
Ada hal penting lain dalam proyek ini.
Pemerintah Kabupaten Dompu bukan pihak yang akan melaksanakan tender maupun pekerjaan fisik pembangunan gedung. Kepala Dinas Kesehatan Dompu Omiyati Fatimah menjelaskan pada Mei 2026 bahwa proses tender dan pengerjaan gedung dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan, sementara Pemkab Dompu menjadi penerima manfaat.
Karena itu, persoalan pembangunan Madaprama tidak semata-mata berada pada pelaksanaan pemerintah daerah.
Pada tahap sebelumnya, Pemkab Dompu telah diminta memastikan berbagai persyaratan teknis dan administrasi terpenuhi. Bupati juga meminta dukungan masyarakat sekitar agar lokasi pembangunan tetap steril dari bangunan maupun klaim kepemilikan yang tidak sesuai peruntukan.
Kini, dengan tender yang direncanakan pada akhir 2026, perhatian bergeser pada apakah tahapan tersebut dapat benar-benar berjalan sesuai jadwal.
Kebutuhan Layanan Tetap Ada
Penundaan pembangunan tidak serta-merta menghilangkan alasan mengapa Puskesmas Madaprama dibutuhkan.
Kecamatan Woja merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbesar di Kabupaten Dompu dan selama ini pelayanan kesehatan di wilayah tersebut masih banyak bertumpu pada Puskesmas Dompu Barat. Beban pelayanan yang tinggi menjadi salah satu alasan pemerintah menyiapkan fasilitas baru.
Karena itu, tahun 2027 kini menjadi titik penting bagi proyek tersebut.
Jika proses tender pada akhir 2026 berjalan sesuai rencana, pembangunan fisik diharapkan dapat dimulai pada 2027. Setelah itu masih ada tahapan pembangunan dan penyiapan fasilitas sebelum Puskesmas benar-benar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Bagi warga Woja, pertanyaan akhirnya sederhana: kapan fasilitas yang dirancang untuk membagi beban pelayanan 60 ribu warga itu benar-benar dapat digunakan?
Jawabannya kini tidak lagi 2026, melainkan menunggu proses yang ditargetkan dimulai pada 2027. (*/Adv)
