Dalam politik, ada satu gejala yang semakin sering kita lihat: persoalan yang begitu kompleks seolah-olah dapat diselesaikan hanya oleh satu orang.
Yudi Dwi Yudhayana, SH
Seorang tokoh diposisikan sebagai pusat harapan. Seolah-olah ketika tokoh itu bergerak, semua persoalan akan selesai. Narasinya sederhana: “Kalau saya yang bergerak, semuanya akan beres.”
Di titik inilah politik perlahan bergeser. Pertarungan gagasan dan kebijakan publik mulai kalah oleh pertarungan persona. Masyarakat tidak lagi hanya diajak menilai apa yang ditawarkan seorang pemimpin, tetapi juga diajak untuk percaya kepada sosoknya.
Padahal, semakin kompleks persoalan yang dihadapi masyarakat, semakin sulit pula persoalan tersebut diselesaikan dengan solusi tunggal.
Masalah kemiskinan, pendidikan, kesehatan, pembangunan, hukum, hingga ekonomi bukanlah persoalan yang dapat diselesaikan oleh satu orang. Semuanya membutuhkan sistem, institusi yang bekerja, pembagian kewenangan yang jelas, serta tata kelola yang memungkinkan banyak pihak bekerja bersama.
Karena itu, gagasan bahwa satu figur mampu menyelesaikan seluruh persoalan bukan hanya menyederhanakan masalah, tetapi juga berpotensi melahirkan ketergantungan politik kepada seorang tokoh.
Di sinilah personalisasi politik menjadi berbahaya.
Ketika seorang figur terlalu dikultuskan, kritik terhadap kebijakan atau keputusan tokoh tersebut perlahan dapat dipersepsikan sebagai serangan terhadap pribadi. Orang yang berbeda pendapat dianggap tidak mendukung. Mereka yang mengingatkan dianggap tidak loyal. Bahkan kritik yang seharusnya menjadi bagian dari mekanisme kontrol demokratis dapat dipandang sebagai bentuk ketidaksetiaan.
Akhirnya muncul sebuah keadaan yang lebih berbahaya: orang mulai takut mengkritik bukan karena kritiknya salah, tetapi karena takut dianggap tidak setia.
Padahal loyalitas dan kepatuhan bukanlah hal yang sama.
Loyalitas yang sehat justru memberi ruang untuk mengingatkan ketika seorang pemimpin keliru. Sebab seorang pemimpin tidak membutuhkan orang-orang yang selalu mengatakan bahwa dirinya benar. Ia membutuhkan orang-orang yang berani mengatakan ketika ada sesuatu yang perlu diperbaiki.
Demokrasi juga tidak dibangun dari keseragaman pendapat. Demokrasi membutuhkan perbedaan, kritik, pengawasan, dan keberanian untuk mempertanyakan kekuasaan.
Sejarah telah berkali-kali memperlihatkan bahwa ketika masyarakat terlalu percaya kepada seorang figur, mereka dapat menyerahkan terlalu banyak harapan kepada satu orang. Dari sana, batas antara kepemimpinan dan kultus figur menjadi semakin tipis.
Persoalannya bukan apakah seorang pemimpin memiliki kemampuan luar biasa. Tentu saja ada pemimpin yang memiliki kapasitas, keberanian, dan visi yang jauh lebih besar dibandingkan orang lain.
Persoalannya adalah ketika kita mulai percaya bahwa hanya dia yang mampu menyelesaikan semuanya.
Pada saat itulah institusi dapat kehilangan perannya, mekanisme kontrol dapat melemah, dan kritik dapat dianggap sebagai ancaman.
Yang lebih mengkhawatirkan, masyarakat akhirnya bukan hanya takut kehilangan pemimpinnya, tetapi juga takut kehilangan pengakuan dari kelompoknya sendiri.
Mereka memilih diam agar tidak dicap tidak setia.
Padahal, dalam kehidupan demokratis, kesetiaan yang paling penting bukanlah kesetiaan kepada seorang figur, melainkan kesetiaan kepada kebenaran, kepentingan publik, dan prinsip bahwa kekuasaan harus selalu dapat dikritik.
Sebab pemimpin bisa berganti.
Figur bisa datang dan pergi.
Tetapi institusi, demokrasi, dan kepentingan masyarakat harus tetap hidup.
Jangan sampai karena terlalu takut dianggap tidak setia kepada seorang figur, kita justru menjadi tidak setia kepada akal sehat dan kepentingan publik. (*)
Penulis adalah mantan jurnalis dan advokat
