Oleh Abdu Muis-Dompubicara
Upah kupas bawang Rp700 ribu per kilogram mendadak riuh dan viral. Angka fantastis itu keluar dari mulut Presiden Prabowo Subianto ketika memperkenalkan Susanah, seorang buruh harian asal Kabupaten Bogor, dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, Jumat, 14 Agustus 2026.
Bagi publik, angka itu segera mengundang tanda tanya. Bukan karena masyarakat tidak menghargai pekerjaan mengupas bawang. Bukan pula karena pekerjaan tersebut dianggap rendah. Tetapi karena Rp700 ribu untuk mengupas satu kilogram bawang terasa begitu jauh dari kewajaran ekonomi sehari-hari.
Warga Kepung Penyidik Kejari Dompu Saat Geledah Kantor Desa Tekasire
Coba hitung sederhana. Sepuluh kilogram berarti Rp7 juta. Dua puluh kilogram Rp14 juta. Jika angka tersebut benar-benar merupakan upah per kilogram, penghasilan seorang pengupas bawang dalam sehari bisa melampaui penghasilan banyak pekerja profesional.
Maka pertanyaan publik pun muncul, benarkah Rp700 ribu?
Sejumlah laporan yang membandingkan ucapan Presiden dengan naskah tertulis pidato menyebut angka yang tercantum sebenarnya Rp700 per kilogram, bukan Rp700 ribu. Perbedaannya mencapai 1.000 kali lipat.
Kalau demikian, persoalannya mungkin hanya salah ucap.
Tetapi justru di sinilah pertanyaan yang lebih menarik muncul.
Mengapa angka sebesar itu bisa keluar begitu saja dari podium Presiden?
Presiden tentu tidak harus hafal harga bawang di pasar. Ia tidak mungkin mengetahui semua harga dan ongkos pekerjaan rakyat di seluruh Indonesia.
Namun setiap orang, termasuk seorang pemimpin, memiliki semacam alarm kewajaran.
Ketika mendengar angka yang sangat ekstrem, alarm itu seharusnya bekerja:
“Tunggu. Benarkah Rp700 ribu?”
Seorang pedagang mungkin akan bertanya. Seorang ibu rumah tangga mungkin akan terkejut. Bahkan orang yang tidak pernah bekerja sebagai pengupas bawang pun kemungkinan akan merasakan ada sesuatu yang perlu diperiksa.
Maka persoalannya bukan lagi sekadar salah ucap. Persoalannya adalah kemampuan melakukan pemeriksaan kewajaran terhadap informasi sebelum informasi itu keluar menjadi pernyataan seorang Presiden.
Tidak perlu pula buru-buru menghubungkan peristiwa ini dengan usia Presiden. Kesalahan ucapan tidak cukup untuk menjadi dasar menilai kemampuan kognitif seseorang. Kesimpulan seperti itu terlalu jauh.
Yang jauh lebih pantas dipertanyakan adalah gaya komunikasi, proses verifikasi informasi, dan kualitas sistem koreksi di sekitar seorang Presiden.
Sebab Presiden tidak bekerja sendirian.
Ada penyusun pidato. Ada staf. Ada pejabat yang memberikan data. Ada orang yang mengetahui kisah Susanah.
Jika naskah tertulis memang Rp700, tetapi yang terdengar di podium menjadi Rp700 ribu, maka pertanyaan berikutnya adalah:
Di mana alarm itu seharusnya berbunyi?
Apakah sebelum pidato?
Ketika pidato berlangsung?
Atau sesudahnya?
Dolar dan bawang
Pertanyaan itu menjadi semakin menarik jika kita mengingat pernyataan Presiden beberapa bulan sebelumnya mengenai pelemahan rupiah.
Pada 16 Mei 2026 di Nganjuk, Prabowo mengatakan masyarakat desa tidak menggunakan dolar ketika menjelaskan dampak pelemahan rupiah. Kalimat itu secara harfiah memang benar.
Tetapi secara ekonomi, masyarakat desa tidak harus memegang dolar untuk merasakan dampak perubahan nilai dolar.
Harga barang, bahan baku, energi, transportasi dan berbagai kebutuhan produksi dapat dipengaruhi oleh kondisi nilai tukar.
Jadi, sekali lagi, kita melihat persoalan yang sama: realitas yang kompleks disederhanakan menjadi kalimat yang sangat sederhana.
Dari dolar ke bawang, pertanyaannya bukan apakah Presiden boleh salah bicara.
Tentu boleh. Pertanyaannya adalah apakah seorang pemimpin memiliki cukup “sense of reality” untuk menyadari ketika sebuah pernyataan sudah terlalu jauh dari kewajaran kehidupan sehari-hari.
Pemimpin membutuhkan “rem”
Seorang Presiden tidak harus mengetahui segala sesuatu. Justru karena itu ia membutuhkan orang-orang di sekelilingnya.
Bukan hanya orang yang pandai berkata:
“Siap, Pak.”
Tetapi juga orang yang berani berkata:
“Pak, coba cek lagi.”
Atau:
“Pak, angka itu tidak masuk akal.”
Atau bahkan:
“Pak, saya tidak setuju.”
Pemimpin yang dikelilingi orang-orang yang hanya membenarkan dirinya berada dalam situasi yang berbahaya. Semakin tinggi kekuasaan, semakin jauh seseorang dari pengalaman langsung kehidupan rakyat.
Karena itu, pemimpin membutuhkan rem intelektual. Bukan untuk menghambatnya berbicara. Tetapi untuk memastikan bahwa spontanitas tidak mengalahkan kewajaran.
Mungkin pada akhirnya kasus ini memang hanya salah ucap. Kalau demikian, klarifikasi selesai.
Tetapi peristiwa ini tetap meninggalkan pertanyaan yang layak diajukan. Bagaimana angka Rp700 bisa berubah menjadi Rp700 ribu di podium Presiden?
Dan lebih penting lagi. Apakah sistem di sekitar Presiden memiliki cukup banyak orang yang berani menjadi alarm ketika Presiden berbicara spontan?
Sebab Presiden boleh salah. Menteri boleh salah. Pejabat boleh salah. Jurnalis pun boleh salah. Tetapi dalam sebuah sistem pemerintahan yang sehat, kesalahan harus selalu memiliki mekanisme untuk dikoreksi.
Karena itu, ketika Rp700 ribu masuk podium Presiden, yang menarik bukan sekadar angka yang viral. Yang menarik adalah pertanyaan di balik angka itu. Mengapa alarm kewajaran tidak berbunyi?
