Aksi lanjutan sekitar 100 lebih tenaga honorer yang tak lolos verifikasi BAKN pada senin siang kembali anarkis, massa yang tergabung dalam foum tenaga honorer daerah itu semula mendatangi kantor DPRD dan menyampaikan aspirasi, untungnya dilembaga itu langsung direspon dengan memberikan jaminan akan segera membentuk pansus untuk meneliti dugaan penyimpangan dalam penentuan lulus bagi 173 orang honda menjadi CPNS.
Setelah mendapat jaminan itu massa kemudian bergerak menuju kantor Bupati, sesampai disana massa ingin bertemu langsung dengan Bupati, tetapi disanggupi diterima oleh Sekda Dompu. Massa tidak terima dan melampiaskan kekesalan dengan membobol pagar pintu pendopo. Pagar yang biasanya kuat kali roboh bahkan tiang yang terpancangpun tercopot dari tempatnya.
Puas melakukan pengrusakan disitu massa kembali bergerak menuju kantor BKD untuk bertemu dengan Kepala BKD H Muh Syai’un, disana lagi-lagi massa melakukan anarkis dengan menyerang kantor tersebut dengan batu. Akibatnya beberapa kca jendela depan pecah terkena hantaman batu, terutama tepat diruang kepala BKD beberapa lubang akibat hantaman batu terlibat disana.
Massa menuntut agar BKD membatalkan pengumuman yang dikeluarkan oleh BAKN karena sarat dengan penyimpangan, sebab kalau tidak akan muncul aksi yang lebih besar lagi. Syai’un berjanji akan berada bersama tenaga honorer untuk memperjuangkan hal itu, hanya saja perlu pembuktian dan data yang kuat sebagai dasar untuk memberikan masukan pada BKN. ”Siapkan datanya kita akan berjuang bersama-sama,” tandas Syai’un yang menerima massa aksi diatas mobil pendemo.
Usai beraksi di BKD massa kembali bergerak kekantor Bupat, kali ini massa diterima oleh Bupati Dompu H ambang M Yasin didampingi Sekda H Agus Buhari SH dan beberapa pejabat eselon II. Disini massa yang diwakili oleh enam jubirnya, Suparto, Aruji, Supratman, Agusalim, Amiruddin dan Ramli menyampaikan tuntutan yang sama agar Bupati segera bertindak cepat dengan membatalkan pengumuman yang dikeluarkan oleh BKN tersebut.
Bahkan diujung tuntutan yang disampaikan oleh Ramli, meminta agar Bupati segera mencopot Kepala BKD H Muh Syai’un karena dinilai tak becus mengurus institusinya sehingga berakibat amburadul. Atas tuntutan itu Bupati berjanji akan segera membentuk tim investigasi dan verikasi terkait dengan honorer yang dinyatakan lulus.
Bila terbukti terdapat penyimpangan kata Bupati maka akan diamibil tindakan tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena itu Bupati minta waktu dua minggu untuk menuntaskan kasus tersebut. Sedangkan terhadap tuntutan agar Bupati mencopot Kepala BKD tidak ditanggapinya.
Komentar