DOMPU-Dugaan praktik mafia hukum kembali menjadi perhatian publik di berbagai daerah. Tuduhan terhadap aparat penegak hukum sering memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat. Siapa yang dapat mengawal penegakan hukum agar proses tetap berjalan secara adil dan tidak disalahgunakan, jawaban salah satunya adalah advokat.
Dalam sistem peradilan pidana, salah satu pihak yang memiliki peran penting untuk menjaga keseimbangan tersebut adalah advokat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat merupakan bagian dari penegak hukum yang memiliki kedudukan setara dengan aparat lain dalam sistem peradilan. BACA Kantor Kejaksaan Negeri Dompu Didemo, Aktifis Tuduh Ada Praktik Pemerasan
Kedudukan ini menjadikan advokat tidak hanya bertugas membela kepentingan klien, tetapi juga berperan sebagai pengawal proses hukum agar berjalan secara transparan dan akuntabel.
Dalam praktik penegakan hukum, aparat negara seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan memiliki kewenangan yang sangat besar. Tanpa adanya pengawasan yang efektif, kewenangan tersebut berpotensi disalahgunakan.
Di sinilah advokat memainkan peran penting sebagai pengimbang kekuasaan negara. Melalui pendampingan hukum, advokat dapat memastikan bahwa setiap proses hukum tetap berada dalam koridor aturan yang berlaku serta tidak melanggar hak-hak warga negara.
Tidak jarang advokat juga menjadi pihak yang pertama kali menemukan indikasi adanya penyimpangan dalam penanganan perkara, termasuk dugaan praktik mafia hukum.
BACA Kades Jambu Divonis 4 Tahun Penjara
Dalam beberapa tahun terakhir, publik menyaksikan sejumlah kasus yang melibatkan aparat penegak hukum melalui operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan kewenangan dapat terjadi di berbagai lembaga penegak hukum.
Karena itu, advokat memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal setiap dugaan penyimpangan yang terjadi dalam proses penegakan hukum. Pengawalan tersebut dapat dilakukan melalui berbagai langkah, seperti memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat menyampaikan laporan kepada lembaga pengawas mengungkap praktik yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan.
Dalam hal terdapat dugaan pelanggaran oleh aparat penegak hukum, advokat juga dapat menyampaikan laporan kepada lembaga terkait, termasuk Kejaksaan Agung Republik Indonesia atau lembaga pengawas lainnya.
Meskipun advokat memiliki peran penting dalam mengawal penegakan hukum, tanggung jawab tersebut harus dijalankan secara profesional dan berintegritas.
Advokat tidak boleh terlibat dalam praktik-praktik yang justru memperkuat jaringan mafia hukum. Sebaliknya, advokat harus tetap memegang teguh kode etik profesi serta menjunjung tinggi nilai kejujuran dan independensi.
Kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum sangat bergantung pada integritas seluruh pihak yang terlibat dalam proses peradilan, termasuk advokat.
Pada akhirnya, keberadaan advokat dalam sistem hukum memiliki fungsi strategis sebagai pengawal keadilan. Dengan menjalankan peran tersebut secara profesional, advokat dapat membantu memastikan bahwa penegakan hukum berjalan secara bersih, transparan, dan bebas dari praktik mafia hukum.
Ketika advokat mampu menjalankan fungsi pengawasan secara independen, maka kepercayaan publik terhadap sistem hukum akan tetap terjaga. (Abdul Muis)
