DOMPU, DompuBicara.com — Pemerintah Kabupaten Dompu menyiapkan pembangunan Puskesmas Madaprama di Kecamatan Woja untuk menjawab persoalan akses dan beban pelayanan kesehatan dasar yang semakin besar di wilayah tersebut.
Pembangunan fasilitas kesehatan baru itu mendapat alokasi anggaran lebih dari Rp13 miliar dari Kementerian Kesehatan pada tahun anggaran 2026. Puskesmas tersebut direncanakan dibangun di Desa Madaprama dan diarahkan untuk memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat di Kecamatan Woja.
Rencana itu disampaikan Bupati Dompu Bambang Firdaus dalam rapat koordinasi bersama pimpinan perangkat daerah pada 13 Mei 2026. Bupati meminta Dinas Kesehatan segera melengkapi berbagai persyaratan yang dibutuhkan agar pembangunan dapat diproses.
Persoalan yang hendak dijawab bukan semata pembangunan gedung baru. Pemerintah daerah menyebut kapasitas fasilitas kesehatan yang selama ini melayani masyarakat di wilayah tersebut sudah cukup berat.
Puskesmas baru di Madaprama sejak awal diajukan untuk membantu pelayanan masyarakat Kecamatan Woja. Wilayah yang diproyeksikan mendapat manfaat antara lain Desa Riwo, Mumbu, Madaprama, Nowa dan Bakajaya.
Membagi Beban Pelayanan
Dalam penjelasan pemerintah daerah, Puskesmas Madaprama dipersiapkan sebagai fasilitas baru karena pelayanan Puskesmas yang ada sebelumnya dinilai telah melebihi kapasitas.
Dengan hadirnya fasilitas baru, masyarakat di sejumlah desa tidak harus bergantung pada satu pusat pelayanan kesehatan untuk mendapatkan layanan dasar.
Gagasan tersebut menjadi penting bagi Woja karena kebutuhan pelayanan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh jumlah fasilitas, tetapi juga oleh seberapa dekat fasilitas tersebut dengan masyarakat yang dilayani.
Rencana pembangunan Puskesmas Madaprama bahkan disebut sebagai bagian dari penguatan pelayanan kesehatan dasar di wilayah Kecamatan Woja. Pemerintah daerah berharap fasilitas tersebut nantinya dapat memberikan pendekatan pelayanan yang lebih dekat kepada masyarakat.
Anggaran Lebih dari Rp13 Miliar
Alokasi pembangunan Puskesmas Madaprama berasal dari Kementerian Kesehatan dengan nilai lebih dari Rp13 miliar.
Anggaran tersebut menjadi perhatian karena pembangunan fasilitas kesehatan dilakukan di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
Bupati menyebut kebijakan pemerintah pusat terkait penguatan dan perbaikan fasilitas Puskesmas ikut membuka peluang bagi Dompu untuk mendapatkan dukungan pembangunan fasilitas baru.
Pada tahap awal, pemerintah daerah menekankan penyelesaian dokumen dan persyaratan sebagai bagian penting sebelum pembangunan fisik dilakukan.
Artinya, keberadaan anggaran belum otomatis berarti layanan baru langsung tersedia. Masih ada tahapan administratif, teknis, pembangunan dan penyiapan fasilitas yang harus diselesaikan sebelum Puskesmas dapat benar-benar melayani masyarakat.
Bukan Sekadar Gedung Baru
Pembangunan Puskesmas Madaprama pada akhirnya akan dinilai bukan dari berdirinya bangunan, tetapi dari perubahan yang dirasakan masyarakat.
Jika fasilitas tersebut beroperasi sesuai tujuan awal, beban pelayanan di wilayah Woja dapat dibagi dan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar menjadi lebih dekat.
Bagi lima desa yang sejak awal disebut sebagai sasaran, keberadaan Puskesmas baru juga berarti pilihan akses pelayanan kesehatan yang lebih dekat dengan wilayah tempat tinggal mereka.
Karena itu, pembangunan Madaprama menjadi bagian dari kebutuhan pelayanan kesehatan jangka panjang di Kecamatan Woja—bukan sekadar proyek pembangunan fisik. (*/Adv)
