DOMPUBICARA – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) secara resmi merilis rincian alokasi Anggaran Prioritas Nasional NTB 2026. Langkah strategis ini merupakan bagian dari sinkronisasi program pembangunan nasional dengan visi pembangunan daerah, yang fokus utamanya adalah penguatan Sumber Daya Manusia (SDM), pendidikan, kebudayaan, serta perlindungan kelompok rentan.
Dalam dokumen rancangan APBD tahun 2026, sinkronisasi ini mencakup berbagai aspek penting, mulai dari teknologi, kesehatan, prestasi olahraga, hingga kesetaraan gender. Pemprov NTB berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap rupiah dalam Anggaran Prioritas Nasional NTB 2026 disalurkan secara tepat sasaran demi mencetak generasi emas, terutama generasi milenial dan generasi Z (Gen Z).
APBD NTB 2026 : Pemprov Anggarkan Rp3,7 Miliar untuk Program Rehabilitasi Sosial
Alokasi Anggaran Kebudayaan dan Permuseuman
Salah satu poin penting dalam Anggaran Prioritas Nasional NTB 2026 adalah pelestarian nilai-nilai sejarah melalui Museum Negeri Provinsi NTB. Museum bukan hanya sekadar tempat penyimpanan benda kuno, tetapi juga pusat literasi dan edukasi sains bagi pelajar di NTB.
Berdasarkan data BKAD, Program Pengelolaan Permuseuman di Museum Negeri mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 1.500.000.000,00 untuk belanja operasional. Selain itu, terdapat program penunjang urusan pemerintahan daerah di Museum Negeri yang dialokasikan sebesar Rp 224.400.000,00. Total dana ini diarahkan untuk mendukung sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan agar lebih modern dan menarik bagi generasi muda.
Kolaborasi dengan STM, PWI Dompu Santuni Anak Yatim dan Kaum Dhuafa
Fokus Perlindungan Perempuan dan Anak
Salah satu tantangan besar di NTB adalah masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak serta perlindungan hak-hak khusus bagi kelompok tersebut. Oleh karena itu, Anggaran Prioritas Nasional NTB 2026 memberikan porsi signifikan pada sektor perlindungan sosial yang dilaksanakan oleh SKPD Perlindungan Perempuan dan Anak (DP3AP2KB).
Berikut adalah rincian rincian program perlindungan sosial dalam rancangan APBD 2026:
Program Penunjang Urusan Pemerintahan: Dialokasikan dana sebesar Rp 88.280.000,00.
Program Perlindungan Khusus Anak: Mendapatkan dukungan dana operasional sebesar Rp 154.650.000,00. Anggaran ini difokuskan pada perlindungan anak-anak dari eksploitasi dan kekerasan di wilayah NTB.
Program Perlindungan Perempuan: Alokasi anggaran sebesar Rp 81.990.000,00 untuk memperkuat sistem advokasi dan pendampingan bagi kaum perempuan.
Program Rehabilitasi Sosial: Menjadi salah satu pos terbesar dengan alokasi mencapai Rp 1.896.919.000,00. Dana ini ditujukan untuk pemulihan kondisi sosial bagi korban kekerasan dan kelompok marjinal.
Pembangunan Inklusif untuk Disabilitas dan Lansia
Selain perlindungan anak dan perempuan, Anggaran Prioritas Nasional NTB 2026 juga menyentuh aspek pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia. Salah satunya adalah melalui Pusat Pelayanan Sosial Bina Laras Muthmainnah yang mendapatkan kucuran dana penunjang urusan pemerintahan sebesar Rp 25.440.000,00.
Pemerintah menekankan bahwa pembangunan SDM di NTB harus bersifat inklusif. Artinya, seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas dan lansia, harus mendapatkan akses pelayanan yang setara. Sinkronisasi anggaran ini bertujuan untuk memastikan program di daerah sejalan dengan visi pusat dalam mempercepat pemerataan kesejahteraan di seluruh pelosok Nusa Tenggara Barat.
Harapan dan Transparansi Anggaran
Transparansi dalam pengelolaan Anggaran Prioritas Nasional NTB 2026 sangat krusial. Publik diharapkan dapat ikut serta memantau penggunaan dana ini agar benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat Dompu, Bima, Mataram, dan wilayah lainnya di NTB. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan provinsi, target pembangunan SDM unggul dan penguatan perlindungan sosial diharapkan dapat tercapai sebelum masa transisi pemerintahan berikutnya.
Melalui rilis data dari BKAD Provinsi NTB, masyarakat dapat melihat komitmen pemerintah dalam menjaga keberlangsungan pelayanan publik di tengah dinamika ekonomi global. Dompu Bicara akan terus mengawal perkembangan distribusi anggaran ini demi memberikan informasi yang akurat bagi seluruh warga NTB.
