DOMPUBICARA – Pemerintah Kabupaten Dompu kembali menggelar seleksi terbuka untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon II. Proses yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Dompu bersama dua pejabat pimpinan tinggi pratama dari Pemerintah Provinsi NTB ini kini menjadi sorotan publik, terutama terkait sejauh mana obyektifitas tim dalam menyaring figur yang tepat.
baca : Badai Fiskal Dompu dan Ironi Upah Paruh Waktu Rp 5.000 Sehari
Langkah seleksi ini bukan sekadar rutinitas birokrasi, melainkan pertaruhan besar bagi masa depan pelayanan publik di Bumi Nggahi Rawi Pahu. Publik menaruh harapan besar agar tim seleksi mampu bekerja profesional tanpa intervensi kepentingan tertentu.
Integritas Tim Seleksi Jadi Taruhan. Kehadiran dua pejabat dari Provinsi NTB dalam jajaran tim seleksi seharusnya menjadi jaminan adanya pandangan yang lebih netral dan obyektif. Sebagai pihak luar, tim provinsi diharapkan mampu memberikan penilaian yang bersih dari “jeratan” kedekatan personal maupun politik lokal yang seringkali mewarnai seleksi di tingkat daerah.
Namun, posisi Sekda sebagai ketua tim seleksi tetap memegang peran sentral. Di tangan tim inilah nasib roda pemerintahan Dompu diletakkan. Jika tim mampu bekerja secara independen, maka jabatan eselon II akan diisi oleh sosok yang benar-benar kompeten dan berintegritas. Sebaliknya, jika obyektifitas luntur, maka taruhannya adalah kualitas pelayanan rakyat.
Dompu Dapat Proyek Pakan Rp1,7 Triliun : Lompatan Industri atau Sekadar Proyek Besar?
Menepis Isu ‘Titipan’ dan Formalitas, Sudah menjadi rahasia umum bahwa dalam setiap seleksi pejabat, isu “orang titipan” selalu membayangi. Melalui analisis ini, dompubicara mengingatkan bahwa transparansi adalah kunci utama. Tim seleksi harus mampu membuktikan bahwa nilai yang diraih para peserta adalah murni hasil kompetensi, bukan hasil kesepakatan di bawah meja.
Apalagi, Dompu tengah menghadapi berbagai tantangan besar, mulai dari persoalan fiskal hingga optimalisasi sektor pertanian dan jasa. Posisi eselon II memerlukan sosok visioner yang mampu mengeksekusi kebijakan bupati dengan tepat, bukan sekadar pejabat yang “asal bapak senang.”
Proses seleksi ini adalah uji nyali bagi profesionalisme tim. Publik akan memantau setiap tahapan, mulai dari seleksi administrasi hingga tes kompetensi bidang. Apakah tim seleksi berani memilih yang terbaik dari yang baik, atau justru terjebak dalam pusaran kompromi?
Masa depan Dompu bergantung pada siapa yang duduk di kursi pimpinan dinas-dinas strategis. Obyektifitas tim seleksi adalah harga mati jika ingin melihat Dompu bangkit dari ketertinggalan. Jangan sampai seleksi ini hanya menjadi seremoni untuk melegitimasi sosok yang sudah “dijatah” sebelumnya. (Abdul Muis)
