DOMPU–Gelombang respons masyarakat di media sosial terkait memanasnya hubungan “Segitiga Kekuasaan” di Kabupaten Dompu—Bupati vs Wabup, hingga Wabup vs Wakil Ketua DPRD—mulai mengerucut pada satu titik keinginan untuk harmonisasi melalui ‘gencatan senjata.
Pantauan redaksi DompuBicara.com di berbagai platform diskusi digital menunjukkan bahwa warga Dompu merindukan kepemimpinan yang solid, terutama saat daerah sedang menghadapi proyek-proyek strategis nasional seperti Pelabuhan Nusantara Kilo dan optimalisasi Tambang Hu’u.
Menakar Etika dan Aturan ‘Walk-Out’ di Sidang Paripurna, Siapa yang Benar?
Sejumlah komentar netizen yang masuk ke meja redaksi menekankan bahwa dinamika politik adalah hal wajar, namun jika berubah menjadi “seteru terbuka” yang berkepanjangan, dikhawatirkan akan menghambat proses administrasi dan pelayanan publik.
“Kami butuh sinergi, bukan sekadar adu argumen. Jika di atas saja tidak akur, bagaimana OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di bawah bisa bekerja maksimal?” tulis salah satu tokoh masyarakat dalam kolom komentar.
Secara etika pemerintahan, harmonisasi antara eksekutif dan legislatif adalah syarat mutlak pembangunan. Munculnya desakan agar para pemimpin kembali duduk satu meja adalah sinyal bahwa rakyat Dompu sudah sangat cerdas dalam memantau kinerja pemerintahannya.
Dari Postingan, Berujung Laporan
Publik berharap insiden “Walk-Out” maupun saling balas pernyataan di media segera diakhiri dengan dialog yang konstruktif. Mengingat tantangan ekonomi ke depan membutuhkan satu komando yang kompak.
Sudah saatnya ego sektoral maupun personal dikesampingkan. Aspirasi warga sangat jelas: Kembalikan marwah tata kelola pemerintahan yang harmonis demi masa depan Dompu yang lebih baik. (DB01)
“Public sentiment in Dompu is shifting towards a demand for political reconciliation. Following a series of high-profile disputes between the Executive and Legislative bodies, citizens are urging their leaders to restore harmony. The public emphasizes that political stability is crucial for the success of regional development projects, such as the new Nusantara Port, and to ensure efficient public service for the community.”
