DOMPU-Krisis di Timur Tengah mungkin terasa jauh dari Dompu dan Bima. Tetapi dampaknya tidak pernah benar-benar jauh. Ketika ketegangan di sekitar Selat Hormuz meningkat, yang ikut bergetar adalah harga bahan bakar, biaya transportasi, dan harga kebutuhan pokok di daerah.
ABDUL MUIS, DOMPU
Di wilayah seperti Dompu dan Bima, kenaikan BBM bukan sekadar angka statistik. Ia adalah soal hidup sehari-hari, ongkos ojek naik, harga sembako merangkak, dan petani semakin terjepit. Dalam situasi seperti itu, kebijakan Work From Home (WFH) bagi ASN menjadi sangat sensitif. Di satu sisi, pemerintah mungkin ingin menghemat energi dan mengurangi mobilitas. Secara teori, ini masuk akal. Tetapi di sisi lain, muncul pertanyaan yang lebih tajam, Bagaimana rakyat harus menghadapi krisis, jika pelayanan negara justru terasa semakin jauh?
Realitas di daerah tidak sama dengan di kota besar. Digitalisasi belum sepenuhnya siap. Banyak layanan masih bergantung pada tatap muka. Ketika ASN bekerja dari rumah tanpa sistem yang kuat, yang terjadi bukan efisiensi, melainkan perlambatan pelayanan.
Menjadi Tua di Tengah Dunia yang Semakin Bising (Sesi III)
Di tengah tekanan ekonomi, masyarakat justru membutuhkan, kepastian layanan, kecepatan administrasi dan kehadiran pemerintah secara nyata. Jika tidak, keresahan sosial sangat mungkin muncul. Kita sudah melihat bagaimana aksi-aksi blokir jalan bisa terjadi ketika masyarakat merasa tidak didengar. Dalam konteks krisis energi, potensi itu bisa lebih besar.
WFH, jika tidak dikelola dengan baik, bisa menambah jarak antara negara dan rakyat. Negara terlihat mengatur dari jauh, sementara rakyat menghadapi tekanan dari dekat. Di sinilah letak persoalan sebenarnya.
Kebijakan tidak boleh hanya mempertimbangkan efisiensi negara, tetapi juga rasa keadilan bagi masyarakat. Ketika rakyat harus tetap beraktivitas di tengah kenaikan biaya hidup, sementara ASN bekerja dari rumah, maka muncul kesan ketimpangan yang berbahaya.
Menjadi Tua di Tengah Dunia yang Semakin Bising (Sesi II)
Jika negara ingin menerapkan WFH, maka satu hal tidak boleh dikorbankan, pelayanan publik harus tetap hadir, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Jika tidak, maka WFH bukan lagi solusi, melainkan masalah baru. Sebab di tengah ancaman krisis, rakyat tidak butuh negara yang hemat, tetapi rakyat butuh negara yang hadir. (*)
