DOMPU-Ratusan perawat honorer dan sukarela yang mengabdi diberbagai institusi kesehatan daerah itu mengaku sudah bosan diperbudak. Bertahun-tahun bekerja melayani kesehatan masyarakat tapi tak pernah digaji.
”Ini sistem perbudakan moderen, kami sudah bosan,” teriak sejumlah perawat yang berdemo dikantor Bupati dan kantor DPRD senin 14 Mei 2018.
Pamflet-pamflet yang dibawa serta dalam aksi itu juga bernada mengecam. Profesi perawat menurut mereka sangat mulia, tetapi dihargai senilai mie instan.
Karena itu para perawat menuntut agar ada perbaikan regulasi agar kesejahteraan perawat dapat terpenuhi. Mereka juga menuntut pemerintah tidak selalu menebar janji karena tidak butuh itu. ”Kami tidak butuh janji, tapi kami butuh gaji,” tandas mereka lagi.
Komisi III yang membidangi masalah itu menyayangkan masih ada tenaga honorer dan sukarela yang tidak ikut dibiayai dalam ABPD. Sebab alokasi anggaran ditahun 2018 sebanyak Rp 12 Miliyar yang diperuntukan sebanyak 4.000 honorer.
Karena itu tuntutan perawat agar mendapatkan kesejahteraan tidak bisa dijamin oleh Ketua Komisi III Ikwahyuddin AK. ”Untuk menggaji honorer dan sukarela harus memiliki payung hukum. Perawat juga harus memperjuangkan status dan legalitasnya sebagai honorer daerah,” tandas Ikwahyuddin dalam tanggapanya.
Tata kelola anggaran honorer daerah dianggap Ikwahyuddin tidak becus yang berakibat tidak berkeadilan menuju kesejahteraan. ”Massa tata kelola anggaran honorer seperti arisan,” tanyanya.
Arisan yang dimaksudkan Ikwahyuddin pemerintah telah menetapkan honor perorang tenaga kontrak sebesar Rp 800 ribu, tetapi oleh dinas instansi karena memiliki kelebihan tenaga honorer dan sukarela honor perorang dibagi lagi ke tiga sampai empat orang. ”Ini kan seperti orang arisan,” tandasnya lagi.
