oleh

Tuntut Transparansi Anggaran Covid19, Massa HMI Demo ke DPRD

 

DOMPU-Bukan hanya wabah Covid 19 yang menjadi persoalan saat ini. Penggunaan anggaran penanganan virus mematikan itu terindikasi bermasalah.

Setidaknya hal inilah yang terungkap saat aksi unjukrasa yang digelar puluhan massa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kabupaten Dompu di gedung DPRD Dompu, Rabu (15/9) pagi tadi.

Sekitar pukul 10.00 Wita pendemo tiba di depan kantor wakil rakyat dan langsung menggelar orasi bebas. Alhasil aksi mahasiswa menyita perhatian sejumlah warga dan pengendara yang melintasi ruas jalan Soekarno Hatta.

Aparat polisi pun terpaksa turun tangan mengatur arus kendaraan agar tidak terjadi kemacetan.

Dengan mengusung isu tranparansi penggunaan anggaran penanganan Covid19, secara bergiliran para aktivis HMI berorasi.

Tidak hanya berorasi, pendemo juga menggelar aksi bakar ban mobil bekas tepat dihalaman kantor dewan. Hal itu terpaksa dilakukan sebagai wujud kekecewaan dan bentuk perlawan mereka terhadap ketimpangan yang terjadi.

Mahasiswa menuding pihak Pemkab Dompu tidak pernah melaporkan rincian penggunaan anggaran Covid19 kepada publik. “Hingga hari ini belum ada laporan secara berkala oleh pemerintah,” teriak para orator.

Menurut pendemo sejak Covid19 melanda, pemerintah telah menggelontorkan anggaran sekitar Rp 25 miliar untuk penanganan Covid19. “Faktanya perlatan APD, Oxigen dan lainnya justeru banyak bantuan dari pihak swasta. Kami mencurigai ada penyimpangan anggaran Covid19,” kata Herdiansyah ketua HMI Kabupaten Dompu.

Aktivis HMI meminta DPRD Dompu agar melaksanakan fungsi pengawasan secara maksimal terhadap pemerintah daerah.

Dalam pengawasan anggaran Covid19, pendemo meminta lembaga wakil rakyat tersebut dapat menggunakan hak interpelasi dan hak angket. “Pengawasan DPRD ini lemah. Padahal legislatif punya hak-hak secara lembaga,” tandas Herdiansyah.

Tak lama berselang, beberapa orang wakil rakyat yang diwakili Ketua Komisi Satu Ir. Muttakun, Muhammad Iksan, Subahan dan M Yatim keluar menemui massa aksi.

Dihadapan pendemo, para wakil rakyat ini mengatakan pihaknya akan segera memanggil pihak dinas terkait guna dilakukan klarifikasi terkait persoalan yang diperjuangkan mahasiswa. “Kita akan undang dinas terkait untuk RDPU. Karena ada banyak dinas yang gunakan anggaran itu,” kata Muttakun.

Dan disepakati, Jumat (17/9) lusa akan dilaksanakan RDPU antara DPRD, aktivis HMI, dengan Satgas Covid19 dan pihak Pemkab Dompu.

Setelah mendengar penjelasan pihak DPRD. Sekitar pukul 11. 45 Wita para pendemo akhirnya membubarkan diri secara tertib. (DB02)

Komentar

Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Bijaklah dalam pemilihan kata yang tidak mengandung pelecehan, intimidasi, dan SARA. Salam hangat. [Redaksi]

News Feed