Aksi demo yang dilancarkan oleh gabungan beberapa elemen massa, seperti dari GEBPMAD, LMND, HPMD dan SPS ternyata tidak mengantongi SPPT dari kepolisian, akibatnya saat ingin bertemu dengan DPRD dan Bupati mereka ditolak dan para pejabat memilih tidak menerima mereka.
Salah seorang aktifis M Rifai mengakui hal itu, sebenarnya menurut dia pihaknya telah memasukan SPPT ke Polres Dompu, hanya saja menurut kepolisian telat dan pada saat yang sama ada elemen lain yang juga melakukan aksi demo ditempat yang sama pula.
Saat aksi berlangsung memang kelihatanya sejumlah aparat kepolisian Polres Dompu mempersoalkan SPPT dimaksud, alasan polisi mereka tidak memiliki kekuatan untuk meminta DPRD dan Bupati agar bisa bertemu. ”SPPT tidak ada bagaimana kami bisa memfasilitasi,” papar salah Michael anggota polisi yang biasa menjadi mediator dalam aksi demo.
Agar memudahkan dalam memfasilitasi kepolisian minta agar setiap elemen yang ingin melakukan aksi agar dapat memasukan SPPT sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku.
SPPT kayak PBB aja ya..